Presiden Kumpulkan Kepala Daerah Se-Indonesia, Targetkan Kemiskinan Nol Persen pada Tahun 2024

gambar utama
Presiden RI, Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada sejumlah Menteri dan lembaga serta kepala daerah seIndonesia-jen
Jakarta - GEMA MEDIA- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk kerja bersama dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim di tanah air. Pemerintah menargetkan kemiskinan nol persen pada tahun 2024.


Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), panglima komanda daerah militer (pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), dan kepala kejaksaan tinggi (kajati), di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (29/09/2022).

Kepala Daerah se-Indonesia hadir memenuhi undangan presiden RI-Jen



“Pusat dan daerah bareng-bareng menuju ke sasaran yang kita tuju, lingkungannya digarap, air bersihnya digarap, bareng-bareng, urusan income/pendapatan semuanya digarap bareng-bareng,” ujarnya.


Presiden menyampaikan, data terkait kemiskinan ekstrim sudah ada dan jelas hingga berdasarkan nama dan alamat atau by name, by address sehingga berbagai program penghapusan kemiskinan ekstrim dapat diarahkan kepada sasaran yang tepat.



“Ini sasarannya ada kok, jelas nama dan alamat, bantuan social (bansos) diarahkan, terhadap perbaikan rumah-rumah kumuh arahkan juga ke sana,” tandasnya.


Selain kemiskinan ekstrim Presiden juga menyampaikan beberapa hal antara lain Inflasi daerah dan bangga gunakan produk dalam negeri.


Menanggapi arahan orang nomor 1 di Indonesia, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan bahwa pemerintah daerah di wajibkan membuat tim Peningkatan Pengguna Produksi Dalam Negeri (P3DM).



"Minimal 40% dari anggaran pengadaaan barang dan jasa wajib di belanjakan untuk produk dalam negeri, karena itu sudah tertuang dalam regulasi P3DM tadi," jelasnya.


para pejabat kementerian lembaga saat mengikuti arahan presiden RI-Jen


Terkait kemiskinan ekstrim petinggi Pemkot Mojokerto menuturkan bahwa masyarakat Kota Mojokerto sudah 10 ribu lebih yang menerima bantuan baik dari APBN, APBD, maupun daerah.


"Artinya sasaran kita melebihi dari jumlah jumlah jaring pengaman sosial yang kita alokasikan," jelasnya.


Lebih lanjut, tentu bantuan itu tidak hanya kita berikan bansos dalam bentuk BPNT, tapi kita berikan juga bantuan dalam bentuk bantuan wira usaha, bantuan bedah rumah, BPUM, bantuan bedah warung, dll.


"Sehingga harapan kedepan angka kemiskinan di Kota Mojokerto bisa teratasi dan masyarakat bisa produktif, " pungkasnya. (Jen/an)
Bagikan berita ini:

Berita Terkait: