MOJOKERTO-GEMA MEDIA : Adanya dana alokasi untuk Kelurahan tahun 2019, diharapkan dapat menuntaskan persoalan yang ada di wilayah Kelurahan. Persoalan yang mendasar diantaranya adalah akses sanitasi.  Program 100 0 100 dalam universal akses tentu menjadi prioritas utama secara nasional.  Pengelolaan dana alokasi Kelurahan di Kota Mojokerto diharapkan dapat bersinergi dengan program yang ada di Dinas Teknis OPD lain, agar tidak tumpang tindih.

Untuk memastikan hal itu, Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Mojokerto menggelar rapat sinergitas program Kota sehat, selasa 7 /5/2019.  Rapat dipimpin Dra. Tien Indriati Kasubid Perencanaan dan Kesejahteraan Sosial Bappeko digelar di Aula Bappeko kali ini diikuti oleh Lurah dan pengurus Forum Kota Mojokerto Sehat, Dinas Kesehatan.

Indriati panggilannya menjelaskan, sesuai juknisnya alokasi dana Kelurahan  sebesar 352 juta yang bersal dari Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 60 % untuk pembangunan fisik, selebihnya non fisik misalnya untuk pengadaan sarana prasarana Posyandu, Sarana Prasarana PAUD, program peningkatan perekonomian warga, program pemberdayaan masyarakat dan yang lainnya yang menjadi keputusan bersama Kelurahan.

Terkait Open Defication (ODF), dijelaskan oleh SusilaSiwati, S.Psi, M.Si Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto yang turus mempimpin rapat menyampaikan bahwa, sampai saat ini masih ada 5  (lima) Kelurahan Kota Mojokerto yang sudah ODF. Secara makro tingkat Kota Mojokerto capaian ODF sekitar 96 % dan sisanya sekitar kurang dari 4 % itu berpencar di 13 (tiga belas) Kelurahan.  Namun demikian Dinas Kesehatan sudah memiliki data Kelurahan yang belum ODF sekaligus pemetaanya. “ Dinas Kesehatan sudah memiliki data bay name bay address setiap Kelurahan berikut pemetaan penyelesaiannya. Mana yang untuk komunal , mana yang septik skala 7 – 15 rumah” kata Susi. Selanjutnya pihak Kelurahan tinggal mengalokasikan dananya untuk program tersebut.

Untuk skali kecil berdasarkan hasil pekerjaan tahun kemarin sekitar 45 juta, sedangkan untuk skala ipal komunal dibutuhkan biaya sekitar 400 juta lebih.  Susi berharap agar, tahun 2020 nanti ODF bisa dituntaskan melalui dana yang ada.

Sementara itu ketua Forum Kota Mojokerto Sehat, Riani, SH,M.Si menambahkan, bahwa tahun 2020 FKS menyiapkan verifikasi kota sehat dengan 6 (enam) tatanan kategori Swastisaba Wistara.  Untuk ini salah satu persyaratan Kab/Kota harus sudah ODF minimal 50 % dari Jumlah Kelurahan yang ada.  Padahal di Kota Mojokerto Kelurahan ODF baru 5 Kelurahan, jika tahun depan tidak ada peningkatan maka Kota Mojokerto tidak dapat mengikuti verifikasi swastisaba Wistara dan hanya berthan di Swastisaba Wiwerda dengan 4 (empat)tatanan.   Oleh karena itu sinergitas program antar OPD dan Kelurahan sangat diperlukan untuk mencapai target tersebut. (an)