wali Kota bersama Sekretaris Daerah Kota Mojokerto gaguk Tri Praseto, Plt. Inspektur Muh. Sugeng, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sumaljo dan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappedalitbang Dwi Purwoko saat webinar-yor
Kota Mojokerto-GEMA MEDIA: Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari turut hadir secara daring dalam webinar bincang Stranas PK, Rapat Koordinasi Percepatan Integrasi Perencanaan – Penganggaran Daerah di Ruang Sabha Pambojana, Rumah Rakyat pada Kamis (24/11).
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyampaikan bahwa Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mendorong percepatan integrasi antara SIMDA dan SIPD yang sudah hampir 4 tahun diupayakan namun belum juga terlaksana.
“Sudah 4 tahun integrasi ini kita rencanakan dan hampir tidak ada kemajuan yang berarti, kami masih melihat di pemerintahan daerah masih menjalankan dua sistem, kami paham dan ingin kita akhiri segera,” ungkapnya.
Selaku Koordinator Pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan menjelaskan terdapat 12 rencana aksi pemberantasan korupsi, salah satunya rencana aksi integrasi perencanaan keuangan dari tingkat desa sampai tingkat kementerian.
Dalam rencana aksi ini akan mengintegrasikan keuangan desa kemudian kabupaten/kota, provinsi, Bappenas dan Kementerian Keuangan. Selanjutnya mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan laporan keuangan dalam satu sistem.
“Sesudah di Kabupaten Kota sistem ini juga direncanakan terintegrasi ke provinsi dalam bentuk yang sama perencanaan, penganggaran, akuntansi, laporan keuangan dan penatausahaan kemudian provinsi akan terkoneksi dengan pusat,” jelasnya.
Webinar terkait strategi nasional percepatan penanganan korupsi-yor
Untuk mempercepat proses integrasi ini pemerintah daerah akan dipermudah dengan hanya mengisi satu sistem dan hasilnya bisa digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan para kepala daerah. Pahala menambahkan, proses integrasi ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri dan BPKP. Dia juga berharap integrasi yang ditetapkan nantinya bisa lebih mudah, lebih murah dan tidak mengganggu pemerintah daerah.
Turut hadir menjadi narasumber dalam narasumber Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fathoni, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan BPKP Raden Suhartono, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri Nurdin serta Direktur Pusilkom UI Denny.
Turut mendampingi Ning Ita (sapaan akrab Wali Kota Mojokerto) pada webinar ini adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto gaguk Tri Praseto, Plt. Inspektur Muh. Sugeng, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sumaljo dan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappedalitbang Dwi Purwoko. (law/an)
