Mojokerto-GEMA MEDIA : Setiap OPD wajib menyusun Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Untuk memberikan bekal kepada OPD, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosp3A) Kota Mojokerto menggelar Bimbingan Teknis bagi pejabat yang menyusun program baik ditingkat OPD maupun sungram tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
Bimtek dilaksanakan selama 2 hari tanggal 16 dan 17 September 2021 bertempat di pendopo Sabha Mandala Tama Pemkot Mojokerto. Dalam Bimtek kali ini menghadirkan Narasumber Sutilah dari provinsi Jawa Timur.
Peserta PPRG sedang mengikuti Bimtek-dok
Karnadi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), menyampaikan Maksud dari Pelatihan penyusunan PPRG adalah Memberi pemahaman kepada peserta tentang pentingnya pengarusutamaan gender (PUG) dalam Pembangunan. Adapun tujuan Pelatihan penyusunan PPRG adalah meningkatkan keterampilan dan pemahaman peserta dalam penyusunan dokumen PPRG .
Choirul Anwar Kepala dinsosp3a Kota Mojokerto saat membuka bimtek kali ini dan menyampaikan, Pemerintah Kota Mojokerto telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender. Menurut Anwar, dengan Perda ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Mojokerto dalam mewujudkan pembangunan yang berbasis gender.
Peserta PPRG sedang mengikuti Bimtek-dok
“Untuk ini DinsosP3A mendukung dan mendorong pemerintah Kota Mojokerto dalam kesetaraan gender atau pengarusutamaan gender.
Kesetaraan gender adalah suatu upaya agar gender (baik laki-laki, perempuan, kaum disabilitas, anak- anak, difable dan kaum rentan lainnya) mendapatkan akses, kesempatan dapat berpartisipasi, dan menerima manfaat dalam setiap aspek pembangunan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, semua OPD dan Kelurahan wajib menyusun PPRG minimal 1 atau 2 program berbasis gender dan segera melaporkan ke Dinsosp3A Kota Mojokerto. “Gender tidak hanya prosentase laki-laki dan perempuan, namun gender dimana terjadinya kesenjangan itu”. Pungkasnya. (an)
