MOJOKERTO-GEMA MEDIA : Pemerintah Kota Mojokerto gelar Forum konsultasi publik terkait rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Mojokerto tahun 2022. Dalam forum ini akan membahas 7 perubahan arah kebijakan dan 8 prioritas pembangunan kota Mojokerto tahun 2022. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19, forum ini digelar di Pendopo Rumah Rakyat Jl.Hayam Wuruk No. 50 Mojokerto, pada rabu 13/1/2021
Walikota Mojokerto yang hadir memimpin langsung forum konsultasi ini menyampaikan bahwa, sesuai dengan amanat Kemendagri, tema dari RKPD tahun 2021 dan tahun 2022 yang dibahas dalam Forum konsultasi publik kali ini mengalami perubahan jika dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah di sahkan oleh DPRD Kota Mojokerto pada tahun 2018 sampai dengan 2023 mendatang. Menurut Walikota, ada tiga hal yang menjadi landasan perubahan tersebut.
Yang pertama, harus ada penyesuaian dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi JawaTimur. Dalam hal ini Kepala Daerah tingkat dua dilantik lebih dulu dibandingkan Presiden Jokowi dan Gubernur Jawatimur, sehingga RPJMD yang telah disahkan terlebih dahulu di Kota Mojokerto ini harus ada penyesuaian mengikuti RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang kedua adanya pandemi Covid 19 yang melanda seluruh Negara pada tahun 2020 lalu, sehingga target – target pembangunan harus dilakukan penyesuaian karena kita semua tau dengan adanya pandemi ini terjadi kebijakan secara nasional pergeseran terhadap prioritas untuk menangani Covid 19 yang meliputi bidang kesehatan, penanganan pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial. Perubahan ini berdampak pada target – target yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, perlu dilakukan penyesuaian karena adanya amanah UU, sehingga RPJMD yang masih harus kita selesaiakan dalam tiga tahun kedepan ini harus dilakukan review agar sesuai baik indikator maupun target – target yang akan ditentukan.
Ning Ita sapaan akrab Walikota ini berharap, dengan adanya Vaksinasi Covid 19 yang sudah diadakan secara Nasional saat ini, kondisi Pandemi bisa segera melandai, sehingga pada tahun 2022 nanti Kota Mojokerto bisa melanjutkan Prioritas – prioritas pembangunan di Daerah secara lebih komperhensif tanpa harus berbagi anggaran dan sumber daya untuk prioritas penanganan Covid 19.
Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD dalam acara forum konsultasi publik-wy
Lebih rinci dijelaskan oleh Ning Ita, adanya 7 (tujuh) perubahan dimaksud diantaranya yang pertama tetap fokus pada layanan dasar (pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan) dan produktivias yang fokusnya pada penggunaaan teknologi informasi. Ke-dua terkait penguatan infrastruktur, guna mendukung peningkatan kualitas dalam pemberian layanan pada masyarakat. Ke-tiga pengembangan kawasan baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, industry dan pariwisata, guna mengurangi kesenjangan wilayah di Kota Mojokerto, yang ke-empat peningkatan ketahanan ekonomi melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, koperasi pasar tradisional pariwisata dan usaha kreatif lainnya. Yang ke – lima meningkatkan kepedulian sosial, kesadaran hukum dan pelestarian nilai – nilai budaya lokal. Yang ke – enam perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pengintegrasian pelayanan public berbasis teknologi informasi secara komperhensif, SPBE menjadi salah satu prioritas yang akan terus kita laksanakan. Yang terakhir yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengurangan resiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim.” Tutur Ning Ita.
Sedangkan 8 (delapan) program prioritas Kota Mojokerto pada tahun 2022, diantaranya Pengendalian banjir, pembangunan IPLT, pembangunan jaringan air bersih di wilayah barat Kota Mojokerto, pembangunan Taman Bahari Mojopahit, Penyediaan dana cadangan untuk Pemilu, pembangunan infrastruktur, peningkatan perekonomian masyarakat, dan pengembangan pariwisata.
Agung Moeljono Soebagijo Kepala BAPEDALITBANG Kota Mojokerto-wy
Sementara itu Agung Moeljono Soebagijo Kepala BAPEDALITBANG Kota Mojokerto selaku penyelenggara dalam laporannya menyampaikan, tujuan digelar Forum konsultasi publik guna menyamakan persepsi dan pemahaman bersama tentang pedoman pembangunan. Forum ini merupakan langkah awal tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sebelum dirumuskan dalam RKPD perlu memperoleh masukan dan saran yang kemudian akan dirumuskan dalam satu berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala BAPPEDALITBANG, dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada Forum konsultasi publik pada pagi hari ini, Jelas nya.
Hadir pula pada forum konsultasi ini Wakil Walikota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria serta menghadirkan 29 Pimpinan Perangkat Daerah, Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto, beserta Ketua Komisi I,II, dan III DPRD Kota Mojokerto, Pelaku Usaha, Investor dari Forum CSR, Akademisi dari STIT Raden Wijaya dan Ketua Dewan Pendidikan,serta beberapa Organisasi Wanita dan Organisasi masyarakat yang ada di Kota Mojokerto.(dit/an)
