MOJOKERTO - (GEMA MEDIA) - Sekitar 800 aset yang disinyalir belum mendapatkan hak kepemilikan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedikit demi sedikit mulai diselesaikan prosesnya. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPN Kota Mojokerto dalam acara penyerahan sertifikat aset Pemerintah Kota Mojokerto, di Ruang Nusantara, Pemkot Mojokerto, Jalan Gajah Mada 145, Jumat (31/5/2019).
"Tahun ini 24 sertifikat dari 120 sertifikat yang ditargetkan pemkot Mojokerto telah kita serahkan. Tahun sebelumnya sebanyak 32 sertifikat juga sudah kita serahkan," kata Henny Kartika, Kepala BPN Kota Mojokerto. Masih lanjut Henny, ada sekitar 800 aset pemkot yang memang harus diselesaikan sertifikatnya dan sudah dimulai sejak tahun kemarin. Lahan-lahan itu sesuai dengan data yang ada termasuk jalan dan lahan yang lain.
"Memang perlu disinkronkan kembali antara data yang dimiliki pemkot dengan fakta yang ada. Kita akan tetap berkoordinasi hingga semua aset tidak lagi bermasalah," ungkapnya. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Halila Rama Purnama, menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan oleh forum pimpinan daerah dalam misi menyelamatkan aset-aset pemkot.
"Permasalahan yang paling banyak itu adalah terkait dengan aset, yang ketika akan dilakukan rehab atau pembangunan ternyata masih terkendala terkait dengan status kepemilikannya," ujarnya.
Masih lanjut Halila, oleh karena itu dilakukanlah sosialisasi terkait dengan penyelamatan aset daerah dengan melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada terutama terkait dengan penyelamatan aset. "Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto membuat gerakan bersama terkait penyelamatan aset daerah, waktu itu kita juga melakukan FGD dan yang paling saya ingat, kita minta waktu itu yang menjadi pembicaranya atau narasumber utamanya itu adalah BPKAD sehingga kita bisa mengakomodir permasalahan apa yang harus diselesaikan di pemerintah kota," paparnya.
Walikota Mojokerto bersama wakil walikota dan ketua DPRD dalam acara penyerahan sertifikat aset pemkot-an
Sementara itu, Walikota Mojokerto yang didampingi oleh Wakil walikota menyampaikan rasa syukur dan berterima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini telah berjuang keras untuk menyelamatkan aset pemkot. "Kegiatan ini memang sudah diinisiasi sejak 2 tahun yang lalu, saya tinggal melanjutkan dan saya pun tetap berkomitmen," kata Ning Ita, sapaan akrab Walikota Mojokerto.
Di tahun ini, lanjutnya, pihaknya menargetkan pada tahun ini 120 sertifikat selesai dan bisa diterima oleh pemkot. Baik yang melalui jalur PTSL maupun reguler. Karena masih banyak aset Pemkot yang belum bersertifikat. "Jadi menjadi tugas dan kewajiban kita bersama untuk menyelesaikan sisanya yang belum tersertifikatkan agar tidak terjadi persoalan-persoalan atau konflik terkait aset seperti yang terjadi saat ini," paparnya.
Seperti diketahui, bahwa saat ini sekitar tujuh aset pemkot yang sedang dalam kondisi bermasalah dan pemkot sudah berkirim surat kepada Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut. "Kita berharap sertifikasi aset ini segera selesai secara keseluruhan agar program-program pembangunan juga bisa berjalan dengan lancar," pungkasnya.(Ron/an)
