Kota Mojokerto — Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan pentingnya penguatan sektor unggulan lokal dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tahun 2027. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Musrenbang kelurahan se-Kota Mojokerto yang dilaksanakan di Kelurahan Jagalan, Kelurahan Sentanan, dan Kelurahan Purwotengah pada hari Kamis (5/2).

Musrenbang merupakan forum utama untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyusun arah pembangunan daerah secara berjenjang. Dimana setiap usulan yang disampaikan masyarakat harus sejalan dengan arah pembangunan Kota Mojokerto.

Tema pembangunan Kota Mojokerto tahun 2027 difokuskan pada peningkatan ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial budaya melalui sektor unggulan di masing-masing kelurahan. Setiap wilayah harus menggali potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.

"Pembangunan tahun 2027 memiliki tema meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial budaya melalui sektor unggulan. Maka setiap kelurahan harus melihat potensi unggulannya masing-masing,” tegas wali kota yang akrab disapa Ning Ita.

Menurutnya, penguatan ketahanan ekonomi dapat dilakukan melalui pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) yang menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Sektor tersebut perlu terus didorong agar mampu memperkuat daya saing dan menciptakan kemandirian masyarakat.

“UMKM dan IKM menjadi kekuatan utama dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah, karena dari sanalah ekonomi masyarakat bergerak dan tumbuh,” ujar Ning Ita.

Selain itu, Ning Ita menekankan pentingnya ketahanan sosial budaya yang harus dijaga melalui penguatan nilai gotong royong di lingkungan masyarakat. Kebersamaan menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan sosial sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan.

Ning Ita memastikan seluruh usulan masyarakat dalam Musrenbang akan diakomodir dan direalisasikan sepanjang sesuai dengan visi misi wali kota, tema pembangunan, serta pagu anggaran yang tersedia. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir apabila pagu anggaran kelurahan terbatas karena usulan tetap dapat difasilitasi melalui pendanaan OPD selama sesuai arah kebijakan daerah.

“Kalau pagu anggaran kurang, masyarakat tidak usah khawatir. Selama sesuai visi misi wali kota, tetap bisa diakomodir melalui dana OPD, kuncinya itu,” pungkas Ning Ita. (Humas)