Wali Kota Mojokerto bersama para peserta sosialisasi-zan
Kota Mojokerto-GEMA MEDIA: Pemerintah Kota akan menaikkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2024 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat membuka Sosialisasi Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOSDA Tahun 2023 di Ruang Sabha Mandala Madya, Kantor Wali Kota Mojokerto Jalan Gajah Mada 145 pada Rabu (24/5/2023).
Dijelaskan oleh Ning Ita sapaan akrab wali kota bahwa dana BOSDA untuk tingkat SD/MI yang semula Rp30.000 akan ditingkatkan menjadi Rp75.000. Sementara untuk jenjang SMP/MTS yang semula 70.900 naik menjadi Rp. 92.000.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa penentuan kenaikan dana BOSDA tentu ada kajian khusus. Mengingat pemberian dana bosda berdampak pada pendidikan. Wali Kota saat memberikan sambutan-zan
"Kami melakukan suatu kajian menggandeng Perguruan Tinggi untuk membuat analisa bahwa selama ini dana BOSDA yang sudah kita alokasikan melalui APBD Kota Mojokerto baik untuk jenjang SD maupun SMP sejauh mana efektivitasnya bagi dukungan untuk pelaksanaan pembelajaran di masing-masing lembaga pendidikan tersebut," terangnya.
Ning Ita juga menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan forum yang sangat strategis bagi setiap sekolah.
"Hari ini merupakan forum yang sangat strategis karena menjadi bagian dari tugas penting kita sekalian khususnya bapak ibu yang bertanggung jawab di dalam unit kerja di masing-masing sekolah. Agar pelaksanaan tugas panjenengan ke depan senantiasa berada di dalam kondisi yang aman dan panjenengan bisa melaksanakan tugas dengan nyaman dan bisa selamat," tutur Ning Ita.
Ia juga menekankan betapa pentingnya sosialisasi yag diikuti oleh kepala sekolah dan bendahara pada pagi ini. "Narasumber akan memberikan materi bagaimana menggunakan dan membuat laporan pertanggungjawaban. Dimana itu penting, kita bekerja tentu ingin aman, karena kadang-kadang aman menurut kita namun kadang-kadang terselip, belum detail dalam pelaksanaannya. Dan akhirnya berpotensi untuk menjadi sesuatu yang dipertanyakan oleh lembaga lain," jabarnya.
Sosialisasi ini akan digelar selama 2 hari dengan menghadirkan narasumber dari Inspektorat dan BPKPD Kota Mojokerto. (law/an)
