Wali Kota Mojokerto dan pimpinan opd saat musrenvang di Kelurahan Kranggan-yor
Kota Mojokerto-GEMA MEDIA: Salah satu arah kebijakan pembangunan di Kota Mojokerto pada tahun 2024 adalah menguatkan ketahanan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan stabilitas sosial politik. Karena pada tahun 2024 mendatang Pemilu dan Pemilukada akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Hal ini juga merupakan salah satu arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rakornas Kepala Daerah se-Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC) pada 17 Januari 2023 lalu.
Terkait mejaga stabilitas sosial politik, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kranggan menyampaikan bahwa menguatkan sinergi untuk kondusifitas daerah merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya tanggung jawab TNI-POLRI tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah daerah.
“Bareng-bareng, gotong royong karena kalau hanya mengandalkan TNI POLRI tidak akan mengatasi, karena personal TNI POLRI pasti terbatas,” kata perempuan yang akrab disapa Ning Ita tersebut pada Jumat (20/1/2023).
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa untuk mewujudkan kondusifitas daerah diperlukan komitmen dari semua pihak. “Kalau ada komitmen, masyarakat juga ikut, Linmas terlibat, Pemerintah Daerah terlibat, Pemerintah Desa juga terlibat, insyaalah kondusifitas di masing-masing daerah akan terjaga,” tutur Ning Ita. Ia juga mengimbau agar masing-masing kelurahan agar menganggarkan untuk stabilitas sosial politik dalam perencanaan anggaran untuk tahun 2024 mendatang.
Wali Mota Mojokerto bersama warga usai membuka Musrenbang Kelurahan Kranggan-Yor
Pada kesempatan ini, Ning Ita juga mengingatkan agar warga Kelurahan Kranggan benar-benar memanfaatkan anggaran yang telah disediakan. Tentunya dengan sinergi yang kuat antara LPM dengan lurah. “Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk anggaran, yang melaksanakan masyarakat memalui pemberdayaan,” tegas Ning Ita.
Kepada para peserta Musrenbang, Ning Ita juga meminta agar mengawal pemanfaatan anggaran di Kelurahan Kranggan. “Saya minta ketua RT, ketua RW, ketua LPM mengawal dan bersinergi dengan lurah agar semua anggaran bisa terserap semua dan tidak kembali lagi ke kas daerah,” pesannya. (law/an)
