Mojokerto - GEMA MEDIA ; Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengikuti Rapat percepatan realisasi bantuan sosial (Bansos) di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021. Rapat yang dihadiri secara virtual bupati/walikota se-Jawa Timur ini dipimpin langsung oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada Kamis (22/7/2021) sore.

Dalam arahanya, Gubernur Khofifah meminta agar Bupati/Wali Kota di Jawa Timur segera melakukan penyisiran, percepatan, dan koordinasi tekhnis adakah penurunan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkait proses verifikasi dan validasi data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dimana menurut Khofifah, pada tahun 2020 lalu bisa mengcover 3,8 juta KPM, sedangkan tahun ini hanya 2,9 juta dan baru setengahnya yang cair, sementara Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dulu 1,2 kemudian berkurang menjadi 400 ribu.

 

“Mohon saling kita kroscek, saling kita menyisir apa yang bisa kita lakukan percepatan untuk memaksimalkan bantuan pangan non tunai ini” ungkapnya.

 

Lebih lanjut dari total alokasi bansos kabupaten/kota senilai 1,233 Triliun baru terserap 21,66 %, ia mempertanyakan apakah serapan ini dikarenakan input data atau ada dikarenakan pelaporan yang telat. Sejauh ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, ada penurunan angka kemiskinan di pedesaan di Jawa Timur sebanyak 33.400, namun ada tambahan kemiskinan di perkotaan sebanyak 20 ribu.

“Salah satu yang menjadi bantalan sosial di desa itu adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, kalau kita melihat januari, februari, maret realisasi dana desa ini 99, 99, 92, tapi kemudian turun ke april ini semakin menurun. Maka saya mohon kepada kita semua, September itu akan turun lagi BPS melakukan survei kemiskinan kembali, nah maka agustus saya mohon kita semua harus bangun semangat tuntas BLT dana desa, tuntas BPNT, tuntas BST, kalau itu bisa tuntas di bulan agustus maka 1 september ketika tim BPS turun maka akan terjadi lagi pula penurunan angka kemiskinan yang signifikan” jelas Khofifah.

Menurutnya baik Jaring Pengaman Sosial (JPS) ,BST,maupun BPNT menjadi sangat penting untuk bisa menjawab pelaksanaan PPKM darurat, pelaksanaan PPKM level 4, pelaksanaan PPKM level 3, ini menjadi bagian penguat rasa kepercayaan masyarakat bahwa memang ada jaring pengaman sosial/bantalan sosial, ataupun penguatan secara ekonomi.

“Selain itu saya juga meminta kepada para bupati/walikota saya ingin menyampaikan jangan lupa coba cek realisasi Banpres-Pum untuk UMKM di Kab/ Kota masing-masing, mohon dilakukan monitoring adakah mereka sudah menerima, adakah mereka belum menerima karena tidak tahu, koordinasikan dengan himbara yang dulu menyalurkan, sebagian besar ada di BRI” pungkasnya.

Khofifah yakin jika adanya maksimalisasi di bulan agustus seluruh bansos termasuk banpres dimaksimalkan, maka ketika BPS turun maka kemiskinan di Jawa Timur akan lebih signifikan.

Selain Gubernur Khofifah, turut hadir secara virtual Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Gus Halim Iskandar, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan-RI  Astra Brimanto, serta Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Muhammad Ardiyan Nurfianto. (dit/an)