dari kiri : Asisten,Walikota,Sekdakot dan Kabag organisasi-dit

Mojokerto-GEMA MEDIA : Selama 7 (tujuh) tahun stagnan, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari menekankan tahun ini nilai Sistem Angkutabilitas Instasi Pemerintahan (SAKIP) bisa mencapai diatas 75 atau mencapai nilai “BB”.  Demikian disampaikan  saat membuka Bimbingan teknis Pelaksanaan Percepatan Reformasi Birokrasi dan Implementasi SAKIP, Selasa 28/9/2021

Oleh karena itu perlu ada evaluasi apa yang menjadi kekurangan bagi pemerintah derah agar target diatas 75 nilai “ BB” dapat tercapai, lanjutnya.

Untuk meningkatkan nilai SAKIP dan RB dibutuhkan koordinasi dan kerja sama seluruh perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan agar hasil penilaian dan evaluasi bisa lebih baik lagi.

“Saya berharap tahun ini kita bisa mendapatkan nilai “BB” untuk SAKIP dan “BB” untuk indeks RB” ungkap Ning Ita sapaan akrab Walikota Mojokerto.

Kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Camat serta Direktur Rumah Sakit, Ning Ita minta agar dapat mengikuti bimtek selama 3 hari kedepan dengan sungguh-sungguh, walaupun narasumber dapat diikuti secara virtual.

Bimtek yang digelar di Gedung DPRD Kota Mojokerto dihadiri oleh Asisten administrasi umum Subambihanto, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo.

Kepala OPD dan Kasubag.Sungram sedang mengikuti Bimtek-dit

Kabag. Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Acim Dartasim, selaku penyelenggra bimtek menyampaikan, SAKIP diharapkan menjadi media pertangggungjawaban Kepala daerah maupun perangkat daerah. SAKIP merupakan anggaran berbasis kinerja. Oleh karenanya seluruh anggaran harus bisa dipetanggungjawabkan.

”Setiap dana yang dikeluarkan harus dapat dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan” terang Acim. Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien adalah yang dapat melayani masyarakat dengan cepat, tepat dan professional” terangnya..

Walikota dan Sekdakot- saat membuka Bimtek-dit

Namun dalam pelaksanaanya terdapat kendala yang dihadapi adanya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan.  Sedangkan terkait sasaran dan pembangunan integritas,  menuju wilayah bebas korupsi di wilayah kota Mojokerto dibutuhkan komitmen  dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya kualitas dalam pelayanan public.

Tujuan bimtek kali ini masih kata Acim, adalah untuk meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dari asset perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluai  kinerja, agar tercipta lingkungan pemerintahan yang bersih,dan bebas dari KKN.

Narasumber secara virtual menghadirkan Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (Drs. Agus Uji Hantara, Ak., M.E.), Fungsional Perencana Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan ( Agusdin Muttakin, Ak., CA.) dan Perencana Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (Dianita Evo Nila Sari). (an)

 

Print Friendly, PDF & Email