Seminar nasional virtual bahas Jakstrasnas 2025-an

Mojokero-GEMA MEDIA : Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (APEKSI.dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) serta tim SYSTEMIQ mengadakan kajian terkait kebijakan strategi pengelolaan sampah nasional (Jakstranas) tahun 2025. Hasil kajian tersebut disampaikan dalam seminar nasional yang bertajuk “Mencapai 80% Tingkat Pengumpulan Sampah di Indonesia dengan Tata Kelola yang Stabil dan Kuat dan Pendanaan yang Memadai dan stabil”.

Seminar yang berlangsung secara virtual dari Palem Hotel Jakarta selasa 22/6/2021,diikuti oleh Bupati dan Walikota se-Indonesia, serta Kementerian lembaga terkait dan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil kajian tim Systemiq yang disampaikan oleh Lincon Sihotang bahwa rata-rata tingkat pengumpulan sampah di Indonesia hanya 39%3 sementara 61% sisanya tidak terkumpulkan. Hal ini berarti sekitar 40 juta ton total sampah terbuang ke lingkungan tiap tahunnya.

Dr. H. Bima Arya Sugiarto- Walikota Bogor-an
Nani Hendriati Kementerian Kemaritiman dan Investasi-an

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk menggandakan tingkat pengumpulan sampah dari 39% menjadi lebih dari 80% pada 2025. Komitmen ini sejalan dengan target-target utama terkait pengelolaan sampah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang juga menjadi landasan hokum untuk mendukung komitmen pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga) disebutkan Pengurangan sampah sebanyak 30% dan penanganan sampah sebanyak 70% pada tahun 2025. Sedangkan Perpres No. 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut, disebutkan Pengurangan 70% sampah plastik laut pada tahun 2025.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut ada dua hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah yakni Tata Kelola Pengelolaan Sampah yang Stabil dan Kuat,seta Pendanaan Pengelolaan Sampah yang Memadai dan Stabil.

Menanggapi hal tersebut Medrilzam dari Bappenas menyampaikan, masalah sampah adalah masalah yang serius bukan masalah yang bisa ditunda-tunda. “ ada beberapa daerah yang kondisinya juga parah seperti beberapa tahun lalu TPA Luwi gajah yang sampai terjadi bencana karena over load dalam bentuk open damping” katanya.

Untuk ini Medrilzam menyarankan, hendaknya dari hasil kajian Systemiq dibuat skala prioritas. “Tahapan-tahapannya seperti apa. Mana yang harus dilakukan, tahun ini melakukan apa dan seterusnya” lanjutnya.

duta besar Norwegia untuk Indonesia-an
Walikota Mojokerto Ika Puspitsari-an

Sementara itu Nani Hendriati Kementerian Kemaritiman dan Investasi saat mebuka seminar kali ini menyampaikan, Bupti/Walikota harus lebih peka terhadap linkungan di sekitar kita. Pengelolaan sampah tidak bisa dipisahkan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Pemerintah Indonesia menetapkan pengurangan sampah sampai dengan 30 % dan penanganan sampah sampai dengan 70 %. Untuk mencapai target yang ambisius tersebut diperlukan upaya yang radikal bukan biasa-biasa saja.

Untuk ini diperlukan kolaborasi dengan Pemerintah pusat dan Daerah serta masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, kewenangannya ada di pemerintah daerah.
Penanganan sampah harus mulai hulu hingga hilir dengan system 3 R reduse, reuse dan resicle. Penanganan sampah mulai dari sumbernya mulai dari pengumpulan, pemilahan, pemanfaatan kembali dan pengankutan hingga ke TPA. Jadi harusnya sampah ke TPA hanya tingal sampah residu saja.
Sedangkan pembicara lainnya, Joy Danielson- Systemiq, Devi Suhartoni, Dr. H. Bima Arya Sugiarto, Walikota Bogor, Rofi Alhanif, S.Pi., M.Sc., Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, KEMENKO MARVES, Devi Suhartoni – Wakil Bupati Muratara, Said Iskandar –Kemendagri, Edison Slagian-Kemendagri, dan keynote speaker yang lain. (an)

Print Friendly, PDF & Email