Foto bersama Walikota, Narasumber, dan Plt.Ka.DPM-PTSP Naker-jen

Mojokerto-GEMA MEDIA : Dengan diberlakukanya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko, maka mulai tanggal  2 Juli 2021 Pemerintah mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (license based) ke berbasis risiko (risk based).

Hal tersebut disampaikan oleh Gaguk Tri Prasetyo Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan Naker saat menyampaikan laporan dalam acara sosialisasi tentang Online Single Submission (OSS) dan Bimtek Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Ada 4 (empat) klasifikasi resiko lanjutnya,  dalam pelayanan perijinan yakni perijinan dengan resiko rendah, resiko menengah rendah, Resiko menengah tinggi dan resiko tinggi.

dari kanan : Narasumber, Walikota dan Plt.Ka DPMPTSP Naker-jen

Dari keempat klasifikasi tersebut ada dua perijinan yang tidak perlu melampirkan pernyataan komitmen yakni perijinan dengan klasifikasi resiko rendah dan menengah rendah.  Untuk ini Pemerintah yang melakukan pengawasan. “Sebelumnya perijinan melalui online single submission OSS tanpa melalui klasifikasi resiko, namun mulai tanggal 2 Juli nanti akan menggunakan OSS berbasis resiko” terang Gaguk.

Sosialisasi yang digelar selama 2 hari dengan materi OSS dan LKPM diikuti oleh perwakilan perusahaan di Kota Mojokerto.  Tujuan sosialisasi ini antara lain untuk memberikan pemahman kepada para pengusaha terkait OSS dan Laporan Kegiatan Pengelolaan Modal (LKPM), tandas Gaguk dalam laporannya.

Sosialisasi OSS dan LKPM-jen
Sosialissi OSS dan LKPM-jen

Walikota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan, melalui sosialisasi kali ini para pengusaha dapat menerima informasi secara detail  tentang OSS, Kemitraan berusaha, dan LKPM diberlakukan secara nasional.

Penyediaan aplikasi  OSS oleh pemerintah sudah diberlakukan sejak tahun 2019. “Awal diberlakukan OSS ini banyak masyarakat yang mengalami kesulitan, namun Pihak Pemkot menyediakan tenaga pendamping di mall pelayanan public untuk membantu masyarakat secara langsung”kata Ning Ita.  Lebih dari itu ada layanan jemput bola melalui program warung kopi, untuk ini petugas membantu UMKM untuk mengakses OSS.

Pemerintah pusat melalui UU Cipta kerja mengamanatkan  kemudahan dan kepastian serta percepatan dalam berinvestasi di daerah. “ Investasi semakin kita buka maka semakin cepat pemulihan perekonomian nasional” tandasnya.

Walikota dan Plt.Ka.DPMPTSP Naker-jen

Selain Walikota, narsumber dalam sosialisasi ini Dr.Moh.Agung Surianto,SE, S,SM,CSRS  Ka.Biro Vokasi, Training , Sertifikasi Dosen  Tetap Fak.Ekonomi  dan Bisnis, Dosen Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik menyampaikan materi tentang peran investasi dalam pembangunan ekonomi, serta materi tentang implikasi investasi dalam kemitraan berusaha  dalam uu nomor 11 tahun 2020.

Sosialisasi dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab yang didampingi Basuki Rachmanto Kepala bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi, Penanaman Modal pada DPM-PTSP Naker, terkait pertanyaan yang menyangkut kebijakan di Pemkot Mojokerto.(an)

 

 

Print Friendly, PDF & Email