dari kiri : kepala BPJS Keehatan Cabang Mojokerto dan Direktur JPRM-an

MOJOKERTO-GEMA MEDIA : Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020, merupakan wujud kepedulian Pemerintah terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS). Keberlangsungan JKN-KIS bukan hanya tugas pemerintah, melainkan semua warga Negara Indonesia dan stakeholder ikut serta mendukung, salah satunya adalah peran pemberitaan media massa.  Selain itu juga capaian Universal Healt Coverage (UHC) merupakan salah satu pedukung keberlangsungan JKN-KIS. Perpres 64/2020 merupakan perubahan kedua Perpres Nomor 82 tahun 2018,sebagai bagian upaya membangun ekosistem JKN yang sehat dan berkesinambungan.

Saat media gathering bersama awak media dan BPJS Kesehatan-an

Hal itu disampaikan oleh Sistri Sembodo Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, pada acara media gathering selasa 4/8/2020 bertempat di Hotel R.Wijaya Kota Mojokerto.  Pertemuan dengan awak media tersebut bertajuk ngobrol santai bersama BPJS Kesehatan. Sistri Sembodo yang memimpin obrolan santai ini menegaskan terkait iuran peserta BPJS yang diatur dalam Perpres yang baru. Dicontohkan, untuk golongan 3 besar iuran yang diatur dalam Perpres 82 tahun 2018 sebesar 25.500/jiwa kemudian pemerintah bermaksud menaikkan besaran iuran menjadi 42.ribu/jiwa yang diatur dalam Perpres No.75 tahun 2019. Selanjutnya setelah melalui berbagai pertimbangan berdasarkan Putusan Hakim Mahkamah Agung No. 7P/HUM/2020 membatalkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden No. 75 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden. Sehingga peserta JKN gol.3 tetap membayar 25.500,- rupiah dan yang ditanggung oleh pemerintah sebear 16.500,- rupiah. “kenaikan tarif itu tetap ada namun kekurangannya ditanggung oleh pemerintah” terang Sistri.

akhir kegiatan semua angkat jempot sebagai gambaran tetap semangat dan sehat-an

Menyikapi hal tersebut, tentu masyarakat perlu dipahamkan  melalui berbagai media baik media cetak maupun elektronik.   Kepada para jurnalis yang hadir, Sistri berharap agar para media ikut membantu menginformasikan hal- hal yang positif terkait layanan BPJS dan sekaligus meluruskan informasi-informasi yang negative.

Sementara itu Muhammad Nur Kholis Direktur Jawa Pos Radar Mojokerto  selaku narasumber juga memberikan masukan bahwa, sesekali BPJS Kesehatan perlu melakukan verifikasi factual yang ada pada faskes-fakes yang bekerjasama.  Hal ini tentunya untuk memberikan rasa  aman dan nyaman serta kepastian terhadap layanan yang merupakan hak peserta JKN.  Namun demikian sang wartawan ini juga meyakini bahwa kedepan BPJS Kesehatan akan menjadi lembaga yang super power dengan pelayanan yang profesional.(an)

Print Friendly, PDF & Email