Kepala BPPKA Etty Novia Sitorus tanda tangani kerja sama.

MOJOKERTO – (GEMA MEDIA) – Pemerintah Kota Mojokerto melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto, dalam penanganan tunggakan pajak tahun – tahun sebelumnya. Pelibatan Kejari tersebut dalam bentuk pemberian SKK (Surat Kuasa Khusus) sejumlah 53 dalam penagihan pajak tertunggak.

Kepala Kejari Kota Mojokerto Halila Rama Purnama tanda tangani kerja sama

Wakil Walikota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria mengatakan, kerjasama antara Pemkot dengan Kejari Kota Mojokerto dalam penagihan pajak tertunggak adalah bagian dari optimalisasi pendapatan daerah. Dimana optimalisasi pendapatan daerah tersebut merupakan salah satu dari 8 program reguler yang menjadi komitmen pemerintah Kota Mojokerto  dengan Korsupgah. Salah satu pelibatan kerjasama dengan Kejari adalah terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

“Kerjasama ini merupakan upaya kami Pemerintah Kota Mojokerto dalam memulihkan tunggakan pajak daerah melalui bantuan non litigasi. Selain itu, melalui perjanjian ini kami ingin mensosialisasikan dan mengajak semua wajib pajak, untuk segera memenuhi kewajibannya,” kata Cak Rizal, sapaan akrab wakil wali kota, Selasa (10/3/2010).

Sementara itu, Kepala Kejari Kota Mojokerto, Halila Rama Purnama mengatakan tujuan dari kesepakatan bersama adalah untuk menangani bersama penyelesaian permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi BPPKA Kota Mojokerto. Baik pemberian bantuan atau pendampingan hukum, pemberian pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.

Kepala Kejari Kota Mojokerto di dampingi Kepala BPPKA dan Pemerintah Kota Mojokerto.

“Untuk teknisnya, BPPKA memberikan berkas – berkas yang dibutuhkan terkait pajak. Baru kemudian kami akan menelaah dan mengeluarkan surat permohonan khusus. Dari hasil tersebut, kami akan mengambil tindakan, baik dengan sosialisasi atau pemanggilan secara langsung kepada yang bersangkutan untuk melakukan tindakan hukum yang menurut kami sesuai,” jelasnya.

Terpisah, Kepala BPPKA Kota Mojokerto Etty Novia Sitorus menambahkan dari jumlah keseluruhan wajib pajak yang menunggak, ada sebagian yang telah melunasi. “Sampai dengan Desember, wajib pajak terbesar alhamdulilah sudah dilunasi untuk pokokanya sebesar Rp 1,4 miliar. Sedangkan untuk sanksi dendanya, belum. Tetapi pokokanya di tiga tahun, sudah dilunasi. Sedangkan untuk denda sebesar Rp 460 juta, masih belum,” jelasnya.

Sedangkan untuk denda, lanjut Etty, masih perlu dikonsultasikan lebih lanjut. “Kalau secara regulasi, dimungkinkan untuk permintaan keringanan pembebasan denda tapi itu harus mengajukan dulu, karena itu memang ada hak dari wajib pajak. Karena persyaratan untuk itu, telah tercantum pada Perwali,” tandasnya.(jen/yuk).

Print Friendly, PDF & Email