MOJOKERTO-GEMA MEDIA : Sebanyak 11 (sebelas) orang pejabat dilantik oleh Walikota Mojokerto, jumat, 6/12/2019.  Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas  kali ini digelar dalam suasana yang berbeda yaitu di Aloon-aloon Kota Mojokerto. Dari sejumlah  pejabat tersebut 2 (dua) diantaranya adalah pejabat dari Provinsi Jawa Timur.  Moh.Sugeng, SE,M.Si Auditor Madya pada Perwakilan  BPKP Provinsi Jawa Timur menduduki jabatan baru sebagai Inspektur Kota Mojokerto dan Etty Novia Sitorus, SE dari kantor yang sama menduduki sebagai Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto. Sementara yang lain ada yang promosi dan juga yang mutasi saja.

Walikota Mojokerto menandatangani berita acara pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas-an

Walikota Mojokerto Hj.Ika Puspitasari, SE (Ning Ita) dalam sambutannya menyampaikan, bahwa dengan adanya mutasi ini adalah merupakan langkah awal untuk meningkatkan kemajuan, dan kesejahteraan serta kemakmuran bagi masyarakat Kota Mojokerto kedepannya . “secara bertahap hampir setiap minggu dalam sebuah oraganisasi terjadi mutasi sebagai bentuk perubahan baik promosi, dan mutasi.  Sangatlah  wajar diperlukan suatu organisasi tetap berjalan secara maksimal secara efektif dan efisien”,katanya. Kadang perlu diadakan refres dan kadang pula perlu ada peningkatan karena jabatan dilevel atasnya sudah mengalami purna tugas.

Walikota Mojokerto saat memimpin sumpah dan janji terhadap pejabat yang dilantik-an

“Saya ucapkan selamat mengemban amanah ditempat yang baru dan segera menyesuaikan langkah dan pikiran dengan seluruh tim yang ada ditempat yang baru. Jangan nunggu waktu lama segera menyesuaikan diri dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya”.ternag Ning Ita. “Pesan saya jangan merasa perubahan posisi ini menjadi seuatu yang membebani tetapi syukuri bertugas ditempat yang berbeda sebagai ladang untuk amal dalam pengabdian bangsa dan Negara khsusnya di Pemkot Mojokerto.

Dalam setiap proses perubahan yang menjadi pertimbanagn adalah kompetensi, kapasitas,  dan integitas serta loyalitas, serta nilai pengabdian dan komitmen pejabat tersebut terhadap tugas dan tanggungjawabnya.

Selaku ASN diwajibkan bekerja secara professional jangan menggunakan cara-cara yang bernuansa politis didalam bekerja.  ASN sejatinya adalah abdi Negara dan abdi masyarakat yang bekerja secara professional sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang diemban dimanapun posisinya.

Hadir pada kesempatan tersebut, jajaran Forkopimda, Sekdakot, pimpinan OPD, camat dan lurah.(an)

 

 

Print Friendly, PDF & Email