Pembukaan Bimbingan Teknis Struktur Skala Upah

MOJOKERTO – (GEMA – MEDIA) : Dinas Koperasi, Usaha  Mikro dan Tenaga Kerja (Diskoumnaker)  Kota Mojokerto  menggelar   Bimbingan Teknis Struktur  Skala Upah dalam kegiatan fasilitasi penyelesaian prosedur perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenaga kerjaan  bertempat di Gedung Astoria Convention Hall , jalan Empunala Kota Mojokerto , Senin, (04/11/2019.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha  Mikro dan Tenaga Kerja (Diskoumnaker)  Kota Mojokerto Drs. Nur Hariyanto, mewakili Kepala Diskoumnaker  Hariyanto, SE. dihadiri juga Kepala Bidang Tenaga Kerja, Kepala Bidang Bina Koperasi, narasumber Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Jawa Timur, Pimpinan Perusahaan dan peserta kegiatan Bimtek Struktur dan Skala Upah.

Sekretaris Diskoumnaker Kota Mojokerto Drs. Nur Hariyanto, mewakili Kepala Diskoumnaker Hariyanto, SE. membrikan sambutan dan membuka bimtek

Drs. Nur Hariyanto dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.

Dalam Permen Ketenagakerjaan nomor 1 Tahun 2017, khususnya Pasal 2 ayat 1, disebutkan bahwa struktur dan skala upah wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.

Maksud  kegiatan Bimbingan Teknis Struktur dan Skala Upah adalah untuk meningkatkan pemahaman terkait tata acara penyusunan struktur dan skala upah sesuai ketentuan Perundangan-undangan dan Peraturan yang berlaku. Ungkap Nur Hariyanto.

Nur Hariyanto  berharap bimtek ini peserta tidak menyia-nyiakan kesempatan baik ini mumpung ketemu dengan narasumber Seno Handi tanyakan semua permasalahan dan kendala yang dihadapi perusahaan pada acara sesi tanya jawab sehingga pada akhir Bimtek peserta dapat memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan wawasan perihal aturan ketenagakerjaan yang berlaku serta menciptakan hubungan industrial yang lebih harmonis.harap Nur Hariyanto.

narasumber Seno Handi Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Jawa Timur menyampaikan materi

Resy Cristiana Kurniawati, SH.MM, Kasi Hubungan Industrial dan Jamsostek Panitia pelaksana kegiatan Bimtek  kepada Gema Media mengatakan bahwa  kegiatan fasilitasi penyelesaian prosedur perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenaga kerjaan melalui Bimtek Struktur Skala Upah dalam program perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan pada Diskoumnaker ini diikuti 40 (empat puluh) orang berasal dari Perusahaan, Perbankan, Perhotelan, dan Rumah Sakit yang ada di Kota Mojokerto.

Tujuan dilaksanakan Bimtek Struktur Skala Upah (Susu) adalah agar peserta mampu memahami kebijakan penyusunan system pengupahan. Peserta mampu mengimplementasikan Susu di Perusahaan sebagai salah satu instrument dalam rangka menjawab / memenuhi amanah UU No.13 tahun 2003 serta dapat membangun komunikasi antara pekerja dan pengusaha sehingga terjalin hubungan industrial yang harmonis.

Resy menambahkan bahwa pentingnya tertib PP No.78 tahun 2015 tentang pengupahan yang mengatur kewajiban pengusaha membentuk struktur dan skala upah yang memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi pekerja. Ungkap Resy.

peserta bimtek

Bimtek   berlangsung 2 (dua) hari Diskoumnaker menghadirkan 2 narasumber untuk hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 Seno Handi Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Jawa Timur menyajikan materi tentang struktur dan skala upah perusahaan. Sedangkan hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 hadir narasumber  Arif Sumanto, SH, Mediator Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur.

Seno  menghimbau bahwa Struktur dan skala upah wajib disusun oleh Pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Adapun yang dimaksud Golongan merupakan banyaknya Golongan Jabatan. Jabatan merupakan sekelompok tugas dan pekerjaan dalam organisasi Perusahaan.

Masa Kerja merupakan lamanya pengalaman melaksanakan pekerjaan tertentu yang dinyatakan dalam satuan tahun yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan.Pendidikan merupakan tingkat pengetahuan yang diperoleh dari jenjang pendidikan formal sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan. Dan Kompetensi merupakan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan dalam suatu jabatan.

Apabila Pengusaha yang tidak menyusun Struktur dan Skala Upah serta tidak memberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu semua untuk melaksanakan amanah UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2017 tentang Strktur dan skala upah. Pungkas Seno Handi.(yuk).

 

 

Print Friendly, PDF & Email