Sekdakot saat membuka acara Rakor dan Evaluasi kerjasama-an

MOJOKERTO – GEMA MEDIA: Kerjasama antar daerah atau antar Negara adalah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu dipersiapan dan diteliti serta didukung dengan adanya dokumen yang pasti. Sebelum perjanjian kerjasama (PKS) dilaksanakan diawali dengan Kesepakatan Bersama (KSB) yang sebelumnya dikenal dengan MoU.  Untuk KSB ini yang menandatangani adalah Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur atau Bupati/ Walikota dengan pihak lain yang diajak bekerja sama.

Namun sayangnya tidak semua dokumen KSB ditindak lanjuti dengan PKS. Hal itu disampaikan oleh Cipto Wibowo Kabap Kerjasama pada Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur selaku Narasumber dalam acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kerjasama yang diselenggarakan oleh Bagian Pemerintahan Kota Mojokerto, senin 28/10/2019.

Rakor sekaligus evaluasi kali ini melibatkan pimpinan OPD se-Kota Mojokerto bertempat di Ruang Rapat Bagian Ortala Pemkot Mojokerto. lebih lanjut Cipto menuturkan, prinsip adanya kerjasama adalah saling menguntungkan, bukan sebaliknya. “ dalam naskah KSB tidak ada tuntutan juga tidak diatur hak dan kewajiban, masih bersifat umum dan mengayomi, tidak diatur force major Karena bersifat politik awill” terang Cipto.

Sedangkan PKS idialnya adalah merupakan inisiasi dari perangkat daerah, sehingga lebih mengetahui apa saja yang diinginkan dalam kerjasama tersebut.   Sedangkan bagian pemerintahan yang membidangi kerjasama bertugas memproses draf naskah  PKS tersebut.

peserta rakor OPD se-Kota Mojokerto-an

Disampaikan oleh Narasumber lainnya Abdul Rahman Tuwo, S.Sos,MM Asisten administrasi Pemerintahan  bahwa, masalah kerjasama diatur dalam Permendagri Nomor 22 tahun 2009 tentang teknis cara kerjasama. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.  Menurut Asisten, Perjanjian Kerjasama harus dimunculkan pada RPJMD atau RKPD.  Hal ini dikandung maksud untuk alokasi pendanaan. “Pasal 4 PP 28/2018 menjelaskan Objek Kerjasama Dalam Daerah (KSDD) merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan” terang tuwo.

Secara Resmi Rakor dan Evaluasi Kerjasama ini dibuka oleh Sekdakot Mojokerto Harlistyati, SH,M.Si. dalam sambutannya Sekdakot menjelaskan terkait rintisan kerjasama dengan negara lain, contohnya dengan Pemerintah Negara bagian Australia barat dan Pemerintah Republik Korea (Gyeongnam)  yang sudah dikunjungi beberapa waktu lalu.  Ada beberapa kegiatan utamanya bidang pariwisata SPBE yang akan dikerjasamakan.

“Saya menyambut baik rapat koordinasi dan evaluasi kerjasama di lingkungan pemerintah kota Mojokerto, dengan harapan dapat dilakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama yang telah dilaksanakan dan merumuskan langkah pemecahan masalah selanjutnya” katanya. Melalui Kesepakatan Bersama yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Mojokerto beberapa waktu lalu, dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama oleh OPD di lingkungan pemerintah kota Mojokerto.

Mengingat keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia kota Mojokerto, diharapkan OPD bisa melakukan kerjasama untuk mengembangkan dan mengeksplorasi sumber daya alam serta sumber daya manusia dengan Spirit of Mojopahit dan jargon Maju Melangkah Ayo Berbenah, pungkasnya.(an)

 

Print Friendly, PDF & Email