Asisten Mandiri Kota Mojokerto Program Mandiri, M. Yani Zamroni bersama Narasumber lainnya saat memberikan paparan RP2KPKP -ron

MOJOKERTO, (GEMA MEDIA) – Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Mojokerto setiap tahunnya menunjukkan hasil yang signifikan. Beberapa wilayah Kelurahan di Kota Mojokerto yang terindikasi kumuh mengalami perubahan baik secara infrastruktur maupun perilaku masyarakatnya.

Namun, gerakan program Kotaku tidak berhenti sampai disitu. Guna mencapai tingkat kekumuhan hingga 0%, pelaksana program Kotaku mengadakan workshop Program Kota Tanpa Kumuh tahun 2019, yang diselenggarakan di ballroom WOX resto, Jalan Jayanegara No 22, Kabupaten Mojokerto, Kamis (15/8/2019).

para Narasumber whorkshop program Kota

Dalam sambutannya, Plt. Sekretaris Bappeko Kota Mojokerto, Pudji Santoso, SH menyampaikan, sesuai UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyelenggaraan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Daerah, dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.  “Permukiman yang berkelanjutan pada hakekatnya adalah merupakan visi yang perlu diupayakan secara bersama. Hal tersebut sejalan dengan sasaran pokok dalam RPJPN 2005-2025,” papar Pudji.

Masih katanya,  sasaran tersebut ialah terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan hunian beserta prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat, untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Berdasarkan SK WALIKOTA MOJOKERTO No 188.45/646/417.111/2015  tentang Penetapan Kawasan Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Prioritas di Kota Mojokerto, terdapat  7 Kawasan Permukiman di 21 Lingkungan dengan Luasan 467,4 Ha yang menjadi prioritas dalam penanganannya. Disana terdapat 24,6 Ha yang beririsan dengan target Nasional Yang mencapai kurang lebih 38.000 Ha. “Pola Penanganan kawasan kumuh ini, merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen, baik pemerintah pusat, propinsi dan pemkot Mojokerto serta masyarakat untuk mensukseskan Universal Akses 100-0-100, yaitu program pengembangan permukiman berkelanjutan, dengan mencapai 100% akses air minum, mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan 100% akses sanitasi untuk masyarakat Indonesia khususnya warga kota Mojokerto,” tambahnya.

Fokus Penanganan kawasan prioritas sesuai SK Walikota Mojokerto yang diterbitkan pada tahun 2015 telah terjadi perubahan dan berprogress dalam penanganannya setelah dari tahun ke tahun melalui pembangunan yang bersumber dari APBD, APBN, DAK maupun DAU serta Swadaya Masyarakat yang dikolaborasikan dalam kegiatan mensukseskan gerakan 100-0-100. Pada Tahun 2018 melalui APBD Provinsi telah difasilitasi penyusunan Dokumen RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Mojokerto yang merekomendasikan perencanaan kegiatan dalam mewujudkan nol Ha kumuh di kota Mojokerto,baik kegiatan skala lingkungan maupun kawasan.

Ditahun 2019 ini Kota Mojokerto memperoleh Dana Kelurahan yang harapannya nantinya juga bisa mensupport Penanganan Kumuh baik pencegahan maupun Peningkatan. “Untuk penanganan skala kawasan yang bersumber dari APBD dan APBN perlu kita kaji lagi dengan mengacu kepada dokumen RP2KPKP melalui penguatan Peran POKJA PKP kota Mojokerto,” tambah Pudji.

Harapan dari seluruh rangkaian kegiatan ini adalah baik Pemerintah maupun masyarakat memiliki komitmen penuh dalam peningkatan kualitas permukiman dan infrastrukturnya untuk pengurangan luasan kawasan kumuh hingga 0 %, dan sekaligus peningkatan akses air minum dan sanitasi hingga 100% dalam bentuk Kolaborasi. “Ada empat target yang harus bisa terlaksana untuk mewujudkan harapan tersebut, yaitu memperbarui SK Walikota, Penguatan Pokja PKP, perumusan permasalahan baik skala lingkungan maupun kawasan dan penguatan peran masyarakat dalam penanganan Kumuh,” pungkasnya. (Ron/an)

Print Friendly, PDF & Email