Susi, pemilik warung yang merasa dirugikan-an

MOJOKERTO, -(GEMA MEDIA)- Pembangunan rumah susun dengan hak sewa (Rusunawa) di wilayah Prajurit Kulon, Kota Mojokerto telah usai. Namun pembangunan tersebut masih meninggalkan masalah yang hingga kini belum terselesaikan. Pasalnya, para pekerja proyek pembangunan rusunawa masih mempunyai hutang di tiga warung dan satu tempat kost. Jumlah hutang para pekerja tersebut mencapai puluhan juta rupiah.

Susi, salah satu seorang pemilik warung di lokasi sekitar pembangunan Rusunawa mengatakan, hutang para pekerja yang makan minum di warungnya sekitar 8 jutaan. Jumlah itu belum terbayar mulai bulan Juni 2019 lalu. “Pada awalnya, para pekerja langsung membayar. Lama kelamaan mereka hutang karena tidak ada uang. Saya juga merasakan kasihan, melihat mereka kerja tapi belum sarapan. Saya tidak tega saja,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, dirinya juga percaya dengan mandor pelaksana proyek tersebut. Bagi pekerja yang berhutang diminta untuk mencatat dan semua catatan ada lengkap. Awal-awal hutang, selalu tepat dibayarkan di akhir Minggu oleh mandornya. “Tapi menjelang pekerjaan selesai, pembayaran hutang makan minum sudah tidak terbayarkan. Alasannya, karena uang dari pemegang proyek belum turun,” paparnya.

Susi juga menyampaikan jika warung yang lain juga mengalami hal serupa. Ada yang harus menanggung hutang sebanyak 15 jutaan dan 12 jutaan. Sampai saat ini, hutang tersebut belum terbayarkan. “Kami sudah melaporkan hal ini ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sudah dua kali kita melapor tapi jawabnya hanya disuruh sabar,” ujar Susi. Para pemilik warung berencana akan menghadap ke Walikota Mojokerto untuk menyampaikan keluhan perihal hutang proyek yang dikerjakan oleh PT. Mina Fajar Abadi.

“Kita akan minta bantuan kepada ibu Walikota untuk menyelesaikan masalah ini. Syukur-syukur ibu Walikota mau melunasi hutang-hutang tersebut, karena kami juga modal hutang,” harapnya. Sementara itu, Kabid PPSUU Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mojokerto, Moeradji, mengatakan bahwa masalah tersebut sudah masuk sebagai pengaduan. Pihaknya hanya bisa menjembatani ke dinas yang berwenang di wilayah Provinsi Jatim.

“Saya sudah sampaikan hal ini ke Pimpro Provinsi. Pihak SNVT langsung menurunkan pengawas untuk melakukan kroscek di lapangan dan sementara akan segera diberikan solusi,” kata Moeradji.  Namun hingga saat ini, hutang dari pekerja proyek pembangunan rusunawa kepada tiga pemilik warung dan rumah kost belum juga terselesaikan. (Ron/an)

Print Friendly, PDF & Email