Personil polres Mojokerto Kota Siaga di terminal Kertajaya Kota Mojokerto.-jen

MOJOKERTO – (GEMA MEDIA) – Polres Mojokerto Kota beserta Polsek Jajaran menggelar razia di beberapa titik. Dalam rangka cipta kondisi di Terminal Kertajaya,  Stasiun KA,  Akses perbatasan Mojokerto – Lamongan yaitu di Jln Raya Kemlagi dan akses perbatasan Mojokerto – Gresik. Di Jalan Raya Dawarblandong dan dilaksanakan secara serentak pada Rabu,  26/6/2019 jam 16.00 WIB sampai dengan  18.00 WIB.

Razia dengan sasaran Sajam,  Senpi,  Handak dan Narkoba yang ditujukan kepada pengguna jalan baik kendaraan roda dua maupun roda empat, serta penumpang yang ada untuk mencegah pergerakan massa yang hendak menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

Personil polres Mojokerto Kota Siaga di terminal Kertajaya Kota Mojokerto.

Dalam razia kali ini sebanyak 45 orang personil gabungan, di terjunkan untuk melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang yang sekiranya dapat membahayakan keselamatan orang” ujar Kasubag Humas Polres Mojokerto Kota, Iptu Sukatmanto dalam keterangan rilisnya, Rabu (26/6/2019).

Setiap kendaraan roda empat yang mencurigakan dihentikan dan diperiksa. Jika terbukti hendak bertolak ke Jakarta dalam rangka menyambut putusan MK, setidaknya dilakukan pembinaan dan pengarahan serta diingatkan akan keselatan dia, syukur-syukur setelah diberi pengertian dan pengarahan dia membatalkan niatnya utk tidak jadi pergi ke Jakarta.

Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Sigit Dany Setiyono,  SH,  SIK,  MS.c (Eng) menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama warga Kota dan Kabupaten Mojokerto, untuk saling menjaga kondusifitas lingkungan. Terkait keputusan MK, dia berharap masyarakat tidak terpancing dengan hal-hal bersifat provokatif dan berita bohong yang  dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.

Pengecekan penumpang di stasiun Mojokerto-jen

“Jangan terpancing berita bohong, adu domba yang memecah belah persaudaraan dan kerukunan berbangsa dan bernegara,” tegas Kapolres Sigit. Sudah semestinya perkara sengketa Pemilu dan Pilpres 2019 tetap berada dalam kewenangan MK. Apapun keputusan MK nanti, warga cukup menyaksikan dari daerah masing masing. “Tidak perlu datang ke Jakarta. “Kita percayakan sepenuhnya kepada MK, sebab harga dari pesta demokrasi yang bersiklus lima tahunan tidak lebih mahal dari utuhnya semangat persatuan dan kesatuan,” pungkasnya. (jen)

Print Friendly, PDF & Email