MOJOKERTO, – (GEMA MEDIA) – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 menjadi perbincangan dikalangan masyarakat. Penerapan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi, dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai sistem yang carut marut.

Hal ini diketahui dari munculnya banyak statemen dari media sosial yang menyayangkan sistem zonasi untuk PPDB 2019. Kebanyakan pesan yang muncul menganggap, sistem tersebut telah membunuh prestasi dari anak didik yang mana siswa mempunyai nilai bagus tidak bisa mendapatkan sekolah yang dianggap favorit.

Menyikapi hal ini, Walikota Mojokerto Hj Ika Puspitasari, SE menyampaikan tanggapannya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (19/6/2019). Menurut Ning Ita, sapaan akrab Walikota Mojokerto, bahwa sistem zonasi dalam PPDB tahun 2019 ini mengacu pada peraturan Mendikbud no 51 tahun 2018. “Ini adalah usaha dari pemerintah sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan, bukan mematikan kualitas. Artinya, selama ini  orang tua wali murid menginginkan putra putrinya diterima di sekolah favorit,” ujarnya.

Lebih lanjut Walikota menegaskan, bahwa sistem zonasi ini bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mengenyam pendidikan pada sekolah yang lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal. Kebijakan zonasi ini juga mendapat perhatian serius dari Walikota Mojokerto, terlebih pada instrumen-instrumen pendukung yang  selalu berjalan berdampingan dengan proses pendidikan.  “Setelah pemerataan siswa dalam PPDB tahun ini, nanti kita akan lakukan hal yang sama pada tenaga pendidiknya,” kata Ning Ita.

Hal ini, lanjutnya, dimaksudkan agar tenaga pendidik yang berkualitas juga bisa tersebar dan merata di semua sekolah di Kota Mojokerto dari berbagai jenjang.  “Guna menunjang dua elemen tersebut, kami juga menyiapkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasana yang memadai, agar proses belajar mengajar bisa berjalan lebih baik lagi,” ungkapnya.

Walikota Mojokerto berharap kepada semua warga, khususnya orang tua walimurid untuk bisa memahami kebijakan zonasi yang diterapkan oleh pemerintah. “Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan zonasi ini mempersulit, justru ini adalah program pemerataan kualitas di semua sekolah,” pungkasnya. (Ron/an)

Print Friendly, PDF & Email