Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur meneyerahkan Sertifikat Opini WTP kepada Walikota Mojokerto-an

 

MOJOKERTO – (GEMA MEDIA) – Untuk kelima kalinya, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diterima oleh Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK ini dilaksanakan di Gedung BPK Perwakilan Jawa Timur, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jumat (17/5/2019).

Saat ditemui di ruang kerjanya, Walikota Mojokerto Hj. Ika Puspitasari, SE menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen pemerintahan Kota Mojokerto, karena telah bekerja dengan baik. Namun hal ini bukan berarti menjadi tujuan akhir dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. “Kita wajib bersyukur tapi juga harus menyiapkan diri untuk lebih baik kedepannya,” ujarnya.

dari kii : Walikota Mojokerto, Kepala BPK Perwakilan Jatim danKetua DPRDKota Mojokerto-an

Opini WTP yang dititikberatkan pada pelaporan akuntansi keuangan pemerintah, secara umum menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dipaparkan dan dituangkan sudah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). “Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah melalukan audit dan hasilnya, Pemerintah Kota Mojokerto dinyatakan baik dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP),” imbuh Ning Ita, sapaan akrab Walikota Mojokerto.

Meski sudah dinyatakan baik oleh BPK, Ning Ita mengaku masih ada beberapa hal yang masih perlu untuk diperbaiki. Predikat WTP ini diberikan atas dasar kewajaran dalam menyajikan laporan keuangan daerah yang tertuang dalam APBD. “Pemberian opini tersebut merujuk pada kesesuaian SAP, lalu kecukupan pemaparan dengan realisasi penyerapan. Selain itu juga mencakup efesiensi kinerja di internal pemerintahan serta sejauh mana kepatuhan dalam pelaporan tersebut,” paparnya.

Adapun rekomendasi yang diberikan oleh BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, menjadi atensi khusus dari Walikota Mojokerto, sebagai bahan untuk memperbaiki kinerja di semua lini operator pemerintahan. “Ambil contoh salah satu rekomendasi tersebut terkait perihal aset. Banyak sekali, tidak hanya Kota Mojokerto saja, saat menyajikan laporan aset terjadi kesalahan. Namun hal itu masih bisa diperbaiki dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK,” ungkap Ning Ita.

Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari saat di ruang kerjanya-ron

Masih kata Ning Ita,dalam pencatatan aset, seringkali terjadi kesalahan. Seperti misal sedang melakukan renovasi bangunan, dalam SAP menyebutkan bahwa item renovasi termasuk penambahan nilai aset. Namun banyak sekali dalam penyajian laporan keuangan, renovasi bangun tidak ditambahkan sebagai nilai aset bertambah. “Dengan rekomendasi seperti ini, saya yakin untuk tahun-tahun kedepannya penyajian laporan keuangan daerah akan semakin baik,” ujar Walikota.

Walikota berharap kepada seluruh OPD agar terus memperbaiki kinerja dan pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi serta intervensi jika memang hal itu diperlukan. “Saya akan tekankan kepada seluruh elemen di lingkungan Pemkot Mojokerto, agar mentaati aturan yang berlaku dan melakukan kerjasama melalui koordinasi demi efisiensi dan efektifitas kinerja,” pungkasnya. (Ron/an)

Print Friendly, PDF & Email