Kepala BKN, Bima Haria Wibisana

MOJOKERTO – (GEMA MEDIA) – Pemerintah kembali mengaungkan perihal peniadaan pegawai honorer dari pusat hingga ke daerah. Dilansir dari Antaranews.com, saat memberikan arahan  kepada jajaran ASN di Gedung Sasana Karya, Kompleks Kantor Bupati Teluk Wondama, Papua Barat, Sabtu (4/5/2019) lalu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Bima Haria Wibisana,  mengatakan bahwa pemerintah akan meniadakan pegawai honorer  dari  pusat  hingga daerah.

“Sebagai gantinya pemerintah akan mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Begitu pula daerah disarankan segera merekrut P3K,” katanya.

Masih lanjut Bima, honorer itu harus hilang karena itu outsourcing (alih daya). MK sudah bilang itu melanggar UU, melanggar konstitusi karena tidak manusiawi. Sesuai falsafah UU ASN sebenarnya tidak boleh ada pegawai honorer. Sebab status honorer sejatinya sama dengan pegawai outsourcing (alih daya) yang selama ini terus ditolak keberadaannya oleh para buruh. Adapun P3K mendapat gaji, tunjangan maupun hak-hak lainnya sama persis dengan yang didapat PNS.

“Itu yang didemo oleh buruh mereka tidak mau outsourcing karena tidak ada safety di sana. Jadi harapannya Pemda tidak perlu terima honorer,” katanya.

Sambung Bima, bagi mereka yang sudah kerja 10 sampai 15 tahun dan jika usianya di bawah 35 tahun , silahkan mendaftar CPNS. Kalau tidak lulus bisa ikut lagi. Bagi yang sudah melewati batasan umur, bisa ikut P3K karena di P3K tidak ada batas usia.

Namun demikian mengingat banyak pegawai honorer yang telah bekerja sehingga tidak bisa serta merta memberhentikan semuanya, BKN memberi batas waktu hingga 5 tahun ke depan.

“Kita kasih batas waktu. Kalau P3K sudah berjalan, honorer masih boleh selama 5 tahun. Tetapi kita gajinya harus dibayar sesuai dengan UMR (upah minum regional),” ungkap Bima.

Namun demikian, penerimaan P3K tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sebab anggaran untuk membayar gaji maupun tunjangan serta hak-hak P3K lainnya dibebankan kepada APBD.

“Oleh karena itu ke depan kita akan hitung P3K itu kita hitung tidak sembarang-sembarang. Kita akan hitung berdasarkan  kebutuhan riil kita. Kita butuh tenaga yang mana, sesuai dengan keahlian apa yang kita butuh di sini, “ pungkasnya. (Ron/yuk).

Print Friendly, PDF & Email