Pembukaan penyuluhan serentak oleh Haris Sukamto AK.s, SH, MH kadiv admin KemenkumHam Jawa Timur.

MOJOKERTO – (GEMA MEDIA) – Dalam memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-55, Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia menggelar penyuluhan Hukum serentak di lembaga Pemasyarakat se-Indonesia, dan salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto, Jalan Taman Siswa No.10, Kelurahan Purwotengah  , Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Selasa (23/04/2019).

Acara tersebut dibuka langsung oleh Haris Sukamto AK.s, SH, MH kadiv admin KemenkumHam Jawa Timur, dan di hadiri oleh Andik Prasetyo A.Md.IP S.H, MH kasie Binadik dan Giatja Sebagai pelaksana harian  Lapas kelas IIB Mojokerto, Hamidah S.H, M.H Ketua Organisasi Bantuan Hukum Bina Annisa selaku narasumber, serta Wiwin Winarti Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Timur sebagai narsumber dan beberapa waraga binaan Lapas kelas IIB Mojokerto.

Hamidah S.H, M.H ketua Organisasi Bantuan Hukum Bina Annisa Saat memberikan materi

Dalam sambutannya Haris menyampaikan, setiap warga berhak mendapatkan jaminan hukum yang berkeadilan dan masyarakat memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Dan bagi warga yang tidak mampu maka  berhak mendapatkan bantuan hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

“Dengan syarat membawa surat keterangan tidak mampu itu yang akan mendapat bantuan Hukum dari pengacara/ OBH,” tuturnya.

Pendampingan ini sangat perlu dilakukan karena warga berhak mendapatkan pelindungan hukum dan pendampingan saat peradilan atau waktu masih di kepolisian.

Lebih lanjut Hamidah, SH, MH selaku ketua OBH Bina Annisa menjelaskan dalam materi   yang bertema Pendampingan Hukum, bahwa pendampingan bantuan hukum bisa didapatkan oleh terpidana/terdakwa dalam proses hukum yang dijalani.

“Kita sebagai OBH yang di tunjuk oleh Negara siap membantu proses pendampingan hukum sampai proses hukum itu selesai dan tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis,” ungkapnya.

Perwakilan warga binaan lapas kelas IIB mojokerto

Karena banyak ketidak tauan atau rasa takut yang dirasakan terpidana ketika proses hukum itu berjalan, itu yang menjadikan terdakwa tersebut kadang bingung meminta bantuan ke siapa untuk mendapatkan pendampingan, tambahnya.

“Kita sebagai pengacara siap membantu warga yang bermasalah dengan hukum, sampai tuntas dan gratis asal membawa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dan pengacara kami siap melakukan pendampingan hingga proses hukum selesei dan di ketuk oleh pengadilan, pungkasnya. (jen/yuk).

Print Friendly, PDF & Email