BPJS Kesehatan Gelontorkan Dana hingga 11 Triliun Untuk Bayar Klaim-ron

MOJOKERTO – (GEMA MEDIA) – Jatuh tempo bagi BPJS Kesehatan untuk membayar dana hutang klaim Rumah Sakit sudah terlewati. BPJS kesehatan telah menggelontorkan dana hingga Rp 11 triliun guna membayar hutang klaim tersebut. Selain itu, BPJS Kesehatan juga melakukan pembayaran sebesar Rp 1,1 triliun dalam bentuk dana kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Hal ini disampaikan Kabid Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan KC Mojokerto, Binti Lukluah, saat jumpa pers yang dilaksanakan di ruang rapat BPJS Kesehatan KC Mojokerto, Jalan Empunala, Kota Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (16/4/2019). “Sampai hari ini, tagihan klaim rumah sakit yang lolos verifikasi dan sudah jatuh tempo, akan dibayar BPJS Kesehatan dengan mekanisme first in first out,” kata Luluk, sapaan akrabnya.

Tambahnya, urutan pembayarannya disesuaikan dengan catatan pihak BPJS. Rumah sakit yang lebih dulu mengajukan berkas secara lengkap, tentu transaksi pembayaran klaimnya akan diproses terlebih dulu. Upaya menuntaskan pembayaran fasilitas kesehatan ini dapat terwujud karena ada dukungan penuh dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. “Setiap tanggal 15 merupakan tanggal pembayaran kapitasi untuk FKTP. Sebab itu, ada kemungkinan pembayaran non kapitasi dan tagihan rumah sakit dibayarkan BPJS Kesehatan pada hari berikutnya. Hal ini merupakan mekanisme pembayaran yang rutin dilakukan setiap bulan oleh BPJS Kesehatan,” paparnya.

Biasanya mitra perbankan BPJS menjalankan transaksi untuk pembayaran kapitasi ini dulu. Namun dipastikan kewajiban pembayaran ke fasilitas kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku dapat dilakukan paling lambat hari ini.

Lebih lanjut Luluk menuturkan, dengan dibayarnya hutang klaim jatuh tempo oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan, diharapkan pihak fasilitas kesehatan juga bisa melakukan kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam regulasi. Luluk juga berharap pihak RS dapat kian optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para pasien JKN-KIS.

“Kami selalu berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN-KIS untuk memberikan pelayanan terbaik tanpa diskriminasi, sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian diharapkan masyarakat semakin yakin bahwa program ini akan terus berlangsung, rumah sakit menjadi lebih tenang dan tenaga kesehatan merasa nyaman,” paparnya.

Luluk juga menginformasikan bahwa Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan selain memberikan jaminan layanan kesehatan yang berkualitas, juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri kesehatan dan penciptaan lapangan kerja. Ia mengatakan, apabila terdapat kekurangan, hendaknya dapat diperbaiki bersama-sama. Menurutnya, jangan sampai ada diskriminasi pelayanan yang bersifat kasuistis, lalu digeneralisir, sementara sangat banyak peserta JKN-KIS yang terlayani dengan baik.

Print Friendly, PDF & Email