Ketua Bawaslu Kota Mojokerto saat bersama forkopimda dalam acara apel siaga patroli pengawasan pemilu-ron

MOJOKERTO – (GEMA MEDIA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto, akhirnya mengeluarkan hasil penyusunan TPS rawan di Kota Mojokerto pada pemilu 2019. Penyusunan TPS rawan ini didasarkan dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 nasional dan adanya praktek politik uang dimasyarakat. Saat dikonfirmasi, Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Ulil Abshror, S.Pd.I menyampaikan bahwa penyusunan tersebut dibuat guna mengantisipasi terjadinya potensi kerawanan yang akan terjadi dalam pemilu. “Memang kita susun agar potensi kerawanan pemilu dapat diantisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan Pemilu 2019,” katanya, Minggu (14/4/2019).

Untuk nilai atau Pembobotan TPS Rawan itu sendiri, dengan menggunakan 2 indikator yaitu pemilih pernah melihat seseorang memberikan imbalan dalam bentuk uang atau lainnya kepada seseorang untuk memilih salah satu peserta pemilu dan yang kedua, pemilih pernah menerima imbalan dalam bentuk uang atau lainnya dari seseorang untuk memilih salah satu peserta Pemilu.

“Dari hasil pembobotan tersebut dihasilkan nilai dari 0% -100% dengan pembagian kategori kerawanan rendah (0 – 33,3%), kerawanan sedang (33,3 – 66.6%), kerawanan tinggi (66.6 – 100%),” ungkapnya.  Untuk Daerah kerawanan tinggi tersebar di 2 kecamatan, 8 kelurahan dan 15 TPS, daerah kerawanan sedang tersebar di 3 kecamatan, 10 kelurahan dan 39 TPS dan daerah kerawanan rendah tersebar di 3 kecamatan, 18 kelurahan dan 379 TPS.

“Sementara itu, untuk Kelompok usia responden yang pernah melihat dan menerima politik uang dari pemilih pemula/milenial (17-25 tahun) 25%, usia menengah (26-40 tahun) 45% dan usia lanjut (>40 tahun) sebesar 30%,” tambahnya.

Lanjut Ulil, Pengelompokan kerawanan yang lain yaitu waktu terjadinya praktek politik uang dominan terjadi. pada masa kampanye (40%) dan masa tenang (52%). Sementara Tempat terjadinya praktek politik uang dominan di rumah warga (80%) dan pelaku praktek politik uang dominan oleh tim sukses (85%).

Dari hasil penyusunan TPS Rawan tersebut, Bawaslu memberikan rekomendasi kepada pihak Kepolisian untuk dapat melakukan pencegahan adanya potensi praktek politik uang di Kota Mojokerto. “Kita mengajak masyarakat pemilih untuk berpartisipasi aktif dalam melawan praktek politik uang dalam bentuk pengawasan partisipatif. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu,” pungkasnya.(Ron/an)

Print Friendly, PDF & Email