Foto Bersama usai apel dengan seluruh peserta-an

MOJOKERTO – GEMA MEDIA: Maraknya berita-berita hoax tentang pemilu di berbagai media social sangat rawan dapat menggerus disintegrasi bangsa. Oleh karena itu ditekankan kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas  dapat menenangkan masyarakat agar tidak resah.  Hal itu disampaikan oleh Kompol Heru Wijatmiko, SH Kapolsek Magersari saat menyampaikan sambutan tertulis Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia pada  Apel Gelar Pasukan Ops. Mantap Brata menjelang pengamanan Kampanye Terbukan dan Pemungutan Suara.

Apel yang digelar di Halaman Polsek Magersari Sabtu, 23/3/2019 diikuti oleh Danramil Magersari, Camat Magersari, Linmas, dan Tokoh Masyarakat serta penyelenggara dari unsur PPK, Panwaslu, PPS dan PPL  se Wilayah Kecamatan Magersari.

Kapolsek Magersari sebagai pimpinan apel-an

Lebih lanjut Heru Panggilan Kapolsek ini, mengatakan, Tugas pengamanan Pemilu serentak tahun 2019 adalah kehormatan dan kebanggaan yang tidak dapat dinilai dengan apapun sekaligus menjadi amal ibadah kita apabila dikerjakan dengan ikhlas.  Untuk itu jalin sinergitas antara unsur Pemerintah, TNI-Polri dan seluruh komponesn masyarakat guna mewujudkan keamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas.  “ segera kenali, cari, temukan dan atasi serta netralisir potensi kerawanan agar tidak berkembang dan mengganggu penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019” tegas Heru.  Tindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu kelancaran Pemilu Serentak Tahun 2019. Jangan lupa inventarisir dan berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan hal pilihnya.

PPK,PPS, Panwaslu Kecamatan, PPL selaku penyelenggara mengikuti apel-an

Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.   Oleh karenanya tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tetapi kepada Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan tarnsparan. (an)

Print Friendly, PDF & Email