Pembukaan Forum Diskusi Politik antar Ormas

Eksistensi Ormas di Indonesia dijamin oleh Undang-0undangh nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan. Ormas dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, tujuannya untuk berpartisipsi dalam pembangunan demi tercapainya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 145. Untuk mewujudkan apa yang ingin dicapai Ormas, hari Selasa (5/3/2019) dan Rabu (6/3/2019) Badan Kesatatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto menggelar  kegiatan Forum Diskusi Politik antar Ormas bertempat di Pendopo Graha Praja Wijaya, Jalan Gajah Mada.

Tema yang diusung dalam acara tersebut “ Implementasi ketentuan kerja sama antara Pemda dengan ormas dan Pendaftaran Ormas. Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, Anang Fahruroji, S.Sos. M.Si, ketika membuka acara mengatakan banyak sekali peran yang disandang oleh ormas diantaranya sebagai ruang bersosialisaasi bagi masyarakat, sebagai ruang untuk menghimpun kepentingan anggotanya, melatih rasa tanggug jawab, salah satu pilar demokrasi dan berfungsi sebagai kaderisasi pemimpin dalam masyarakat.

peserta forum diskusi ormas

Oleh karenanya Anang Fahruroji, berharap kepada ormas harus memahami setiap permasalahan yang dihadapi termasuk selama 6 (enam) bulan tidak melaporkan kegiatannya sehingga tidak diketahui keberadaanya, maka jika Bakesbangpol ada kegiatannya dan ingin mengundang  ternyata alamatnya sudah pindah. Hal tersebut tentunya tidak kita inginkan jika sekitar 300 (tiga ratus)  ormas di Kota Mojokerto yang telah  berbadan hokum dan telah memiliki Surat Keterangan Daftar (SKT) tertib melaporkan kegiatannya.

Pada akhir sambutan Anang mengajak ormas untuk saling kerja sama sebagai awal kebangkitan ormas kedepannya akan dikawal oleh tim pengawas terpadu terdiri dari Kodim 082, Kemenag, Disporabudpar dan Dinas Sosial, dengan dilaksanakannya kegiatan forum diskusi antar ormas  peserta hendaknya berdiskusi  menyampaikan segala permasalahan yang dihadapi masing – masing ormas . Sehingga tercapai apa yang diharapkan panitia penyelenggara yaitu terbangunnya kesepahaman yang sama antara pemerintah daerah dengan para peserta terkait ketentuan kerja sama antara pemerintah daerah ormas dalam bidang polpum dan pemberian hibah pemda kepada Ormas yang bersumber dari APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, Anang Fahruroji, S.Sos. M.Si, membuka forum diskusi antar ormas

Soegeng Riyadi Prajitno, SH Kepala Bidang Politik Dalam Negeri selaku Ketua Panitia Penyelenggara melaporkan pelaksanaan  kegiatan forum diskusi antar ormas diikuti oleh 200 (dua ratus) peserta terbagi menjadi 2 yakni hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 dengan peserta 100 orang pengurus Ormas yang telah berbadan hokum dan telah memiliki SKT. Dilanjutkan hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 ditempat yang sama juga diikuti 100 orang pengurus ormas yang telah berbadan hokum dan telah memiliki SKT.  Maksud dan tujuan pertama untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta terkait ketentuan kerja sama pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan dalam bidang politik dan pemerintahan umum. Kedua membangun kesepahaman antara pemerintah daerah dengan peserta terkait syarat dan prosedur pengajuan dan pemberian hibah kepada ormas yang bersumber dari APBD. Ketiga mendorong optimalisasi peran Ormas sebagai parameter terciptanya masyarakat madani.

Soegeng Riyadi Prajitno, SH Kepala Bidang Politik Dalam Negeri selaku Ketua Panitia Penyelenggara melaporkan pelaksanaan kegiatan

Untuk mengertahui bagaimana bentuk kerja sama tersebut dan hal-hal yang menyangkut ketentuan hibah Bakesbangpol menghadirkan 3 nara sumber Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, Anang Fahruroji, S.Sos. M.Si, menyajikan materi peran ormas dalam mendukung kehidupan demokrasi yang bermartabat, Dra. Enny Rahmawati, M.Si Kabag Kesra Setda Kota Mojokerto menyampaikan tentang Prosedur Pengajuan Hibah kepada ormas dan Dra, Jua Juariah, Kasubdit Pendaftaran dan system Informasi Ormas Ditjen Politik  dan Pemerintahan Umum Kemendagri menyajikan materi ketentuan kerja sama antara pemerintah daerah dengan ormas dan pemberian hibah pada ormas. Karena prosedur pengajuan hibah harus betul-betul sesuai dengan Undang yang berlaku maka peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan tanya jawab.“Kita berharap dengan adanya regulasi yang baru terkait pendaftaran ormas melalui Permendagri nomor 57 tahun 2017. Yang bahwa Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Sekarang sudah dikeluarkan langsung oleh Ditjen polpum kemendagri a.n. Menteri Dalam Negeri,”(yuk).

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email